Maluku - DjongNusantaraNews - 07/08/26 - Sejarah revolusi industri modern pada hakikatnya adalah kisah pergeseran radikal: dari ekonomi agraris dan kerajinan tangan menuju era manufaktur berbasis mesin. Perubahan teknologis ini tidak sekadar memperbarui metode kerja dan gaya hidup, tetapi secara fundamental mengubah tatanan sosial dunia. Dari rahim perubahan inilah lahir korporasi transnasional raksasa ekonomi yang memproduksi barang dan jasa lintas batas negara.
Di satu sisi, ekspansi industri transnasional diakui sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, termasuk bagi negara berkembang seperti Indonesia. Masuknya investasi asing membuka lapangan kerja baru, mempercepat transfer teknologi, hingga meningkatkan daya saing pasar nasional. Namun, di balik narasi keberhasilan tersebut, tersimpan ketegangan yang mendalam antara ambisi pertumbuhan ekonomi global dan imperatif menjaga kelestarian bumi.
Eksploitasi sumber daya alam secara masif dan berlebihan kian mengancam kelangsungan hutan, sungai, laut, hingga ruang hidup masyarakat lokal.
- Dilema Transisi dan Ketidakadilan Iklim
Saat ini, dunia tengah didorong untuk melakukan transisi menuju industri ramah lingkungan. Perusahaan transnasional dituntut menekan emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Namun, realitas di lapangan tidak sesederhana membalikkan telapak tangan.
Negara berkembang berada dalam posisi yang dilematis. Ketergantungan yang tinggi pada sektor industri ekstraktif sebagai penopang pendapatan negara membuat proses transisi terancam lambat dan sering tertunda. Industri masih terikat erat pada pasokan energi konvensional yang berbiaya lebih murah dalam jangka pendek.
Lebih jauh, fenomena ini melanggengkan "Ketidakadilan Iklim (climate injustice)". Korporasi global kerap menikmati porsi keuntungan ekonomi terbesar, sementara negara-negara berkembang harus menanggung risiko tertinggi berupa krisis lingkungan dan bencana ekologi. Salah satu gambaran nyata di Indonesia adalah dampak ekologis dari krisis ekosistem di sekitar wilayah hilirisasi nikel, yang memicu kerusakan lingkungan lokal demi rantai pasok global.
- Menuju Kedaulatan Ekologi yang Berkeadilan
Untuk keluar dari jebakan ini, kita memerlukan langkah-langkah strategis dan solutif. Kedaulatan ekologi harus ditempatkan sebagai fondasi utama, yakni hak dan kemampuan suatu negara untuk mengelola sumber daya alamnya secara mandiri, adil, dan berkelanjutan demi generasi hari ini maupun mendatang. Kedaulatan ini bukan bentuk isolasi diri dari dunia internasional, melainkan menjadi pijakan tegas agar setiap investasi asing tunduk pada batas-batas ekologis dan kesejahteraan warga.
Ada beberapa langkah mendesak yang perlu diambil:
- Diperlukan keselarasan standar investasi dan industri hijau antarnegara agar perusahaan global tidak melakukan greenwashing atau memindahkan industri kotornya ke negara berkembang.
- Pemerintah harus memperketat aturan terkait perlindungan ekosistem, pengelolaan limbah, serta tanggung jawab sosial-lingkungan perusahaan (TJSL/CSR). Proses pengambilan keputusan pun wajib melibatkan masyarakat lokal agar pembangunan tidak merampas hak-hak dasar mereka.
- Fokus kebijakan harus dialihkan dari sekadar mengejar angka target investasi makro menuju pemulihan daya dukung ekosistem. Indonesia harus melangkah lebih jauh dengan membangun hilirisasi berbasis manufaktur teknologi hijau di dalam negeri, bukan sekadar menjadi penyedia bahan mentah.
- Kualitas SDM nasional perlu ditingkatkan agar memiliki metodologi dan penguasaan sains-teknologi dalam mengelola sumber daya alam secara bijak di sektor industri.
Akhir dari Opini ini, Safitra Arif berpesan bahwa, msa depan kita tidak boleh hanya diukur dari angka-angka pertumbuhan ekonomi belaka, melainkan dari keberhasilan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan alam. Transisi industri transnasional harus dijadikan momentum emas untuk merombak sistem ekonomi agar lebih hijau, inklusif, dan berkeadilan. Dengan mengedepankan kedaulatan ekologi, kita tidak hanya menyelamatkan lingkungan hidup hari ini, tetapi juga membangun fondasi peradaban masa depan yang tangguh dan bermartabat.
Redaksi : Galang
