Oleh: Safitra Arif, Pengurus Fungsionaris PB HMI | Peserta LK-3 BADKO HMI Jatim (Foto: Istimewa).
Maluku - DjongNusantaraNews - 11/08/26 - Transisi energi global sering dipresentasikan sebagai jalan keluar dari krisis iklim. Pergeseran dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan, kendaraan listrik, baterai, dan teknologi rendah karbon dianggap sebagai langkah menuju ekonomi dunia yang lebih bersih dan berkelanjutan. Namun, di balik narasi tersebut terdapat persoalan yang semakin sulit diabaikan: apakah transisi energi benar-benar mengakhiri ketimpangan ekologis global, atau justru melahirkan bentuk baru imperialisme?
Istilah imperialisme ekologis baru dapat digunakan untuk menggambarkan situasi ketika negara-negara industri maju berupaya mempertahankan standar konsumsi dan kekuatan ekonominya melalui penguasaan, ekstraksi, dan pengendalian sumber daya ekologis di wilayah negara lain. Jika imperialisme klasik berorientasi pada penguasaan wilayah dan tenaga kerja, maka imperialisme ekologis kontemporer dapat beroperasi melalui penguasaan mineral kritis, rantai pasok teknologi hijau, modal, teknologi, pasar, serta aturan perdagangan dan lingkungan.
Transisi energi membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Kendaraan listrik, baterai, jaringan listrik, panel surya, turbin angin, dan berbagai teknologi penyimpanan energi bergantung pada mineral seperti litium, nikel, kobalt, tembaga, grafit, dan unsur tanah jarang. Dengan demikian, dekarbonisasi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap alam; ia mengubah jenis komoditas yang diekstraksi dari alam. Dari sinilah muncul paradoks transisi energi: dunia ingin mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan batu bara, tetapi pada saat yang sama meningkatkan ketergantungan terhadap mineral yang menjadi fondasi teknologi energi bersih.
Masalahnya bukan semata-mata pada kegiatan pertambangan. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang memperoleh keuntungan dan siapa yang menanggung biaya ekologisnya. Ketika mineral diekstraksi di negara-negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan industri global, masyarakat lokal dapat menghadapi deforestasi, pencemaran air, konflik agraria, hilangnya mata pencaharian, hingga tekanan terhadap ruang hidup. Sementara itu, nilai ekonomi terbesar sering kali diperoleh pada tahap pengolahan, manufaktur teknologi, pembiayaan, dan penguasaan merek yang berada di tangan perusahaan atau negara dengan kapasitas teknologi dan modal lebih besar.
Dalam konteks tersebut, Indonesia merupakan contoh yang menarik. Kekayaan nikel menjadikan Indonesia semakin penting dalam rantai pasok baterai dan kendaraan listrik global. Hilirisasi mineral dapat memberikan peluang untuk meningkatkan nilai tambah domestik dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Akan tetapi, hilirisasi tidak otomatis identik dengan keadilan ekologis. Jika ekspansi industri hanya memindahkan pusat ekstraksi dari pasar global ke kawasan industri domestik tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, hak masyarakat, dan distribusi manfaat, maka yang terjadi bukanlah transformasi struktural, melainkan perubahan lokasi dan aktor dalam rantai ekstraksi.
Di sinilah dinamika transisi energi global menjadi semakin kompleks. Negara-negara maju mendorong percepatan dekarbonisasi, tetapi kebutuhan energi dan material mereka dapat menghasilkan tekanan baru terhadap negara-negara produsen. Bahkan kebijakan lingkungan yang tampak progresif dapat memiliki konsekuensi yang tidak adil apabila standar hijau, mekanisme perdagangan karbon, atau regulasi rantai pasok dirancang tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas historis dan ekonomi antarnegara.
Karena itu, persoalan transisi energi tidak cukup dilihat sebagai persoalan teknologi: mengganti mobil berbahan bakar fosil dengan mobil listrik, atau pembangkit batu bara dengan pembangkit energi terbarukan. Transisi energi juga merupakan persoalan politik ekonomi. Ia menyangkut siapa yang menguasai teknologi, siapa yang memiliki modal, siapa yang menentukan standar keberlanjutan, siapa yang mengendalikan rantai pasok, dan siapa yang memiliki hak untuk menentukan bagaimana sumber daya alam digunakan.
Jika tidak dikritisi, transisi energi dapat menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “green colonialism”: konsumsi hijau di satu bagian dunia dibangun di atas tekanan ekologis di bagian dunia lainnya. Negara-negara kaya dapat memperoleh energi dan teknologi yang lebih bersih secara domestik, sementara beban ekstraksi, pencemaran, dan degradasi ekosistem dialihkan ke wilayah penghasil mineral. Dengan kata lain, emisi karbon mungkin berkurang di pusat-pusat konsumsi, tetapi ketimpangan ekologis dapat tetap bertahan—bahkan mengambil bentuk baru.
Namun, kritik terhadap imperialisme ekologis tidak seharusnya berujung pada penolakan terhadap transisi energi. Krisis iklim tetap membutuhkan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil secara cepat. Yang perlu dipersoalkan adalah model transisinya. Transisi energi yang adil harus memadukan dekarbonisasi dengan keadilan sosial dan ekologis. Negara-negara produsen mineral harus memiliki posisi tawar lebih kuat dalam menentukan harga, teknologi, pengolahan, dan standar lingkungan. Masyarakat lokal juga harus ditempatkan sebagai subjek pengambilan keputusan, bukan sekadar objek pembangunan.
Selain itu, konsep keberlanjutan perlu diperluas. Tidak cukup hanya menghitung berapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi oleh sebuah teknologi. Kita juga harus menghitung jejak ekologis sepanjang rantai produksinya: dari pertambangan, pemrosesan mineral, manufaktur, transportasi, penggunaan, hingga daur ulang. Sebuah teknologi tidak dapat disebut sepenuhnya “Hijau” apabila manfaat iklimnya diperoleh melalui kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial yang tersembunyi di tempat lain.
Pada akhirnya, pertarungan dalam transisi energi global bukan hanya pertarungan antara energi fosil dan energi terbarukan. Ia juga merupakan pertarungan mengenai siapa yang berhak menentukan masa depan energi dunia. Jika transisi tersebut hanya mengganti minyak dengan mineral, perusahaan migas dengan perusahaan teknologi, dan ketergantungan energi dengan ketergantungan teknologi, maka struktur ketidakadilan global belum benar-benar berubah.
Transisi energi yang sejati seharusnya bukan sekadar energy transition, tetapi juga power transition: perpindahan kekuasaan, nilai tambah, teknologi, dan kemampuan menentukan kebijakan menuju hubungan global yang lebih setara. Dekarbonisasi harus berjalan bersamaan dengan dekolonisasi ekologis. Sebab, dunia yang rendah karbon belum tentu dunia yang adil. Ukuran keberhasilan transisi energi pada akhirnya bukan hanya seberapa cepat dunia meninggalkan fosil, tetapi juga apakah proses menuju ekonomi rendah karbon mampu menghentikan pemindahan beban ekologis dari yang kuat kepada yang lemah.
Redaksi : Udha
