Direktur Melankolis dan Kapolri, Saat Berfoto Bersama (Foto: Istimewa).
Jakarta - DjongNusantaraNews - 07/08/26 - Melankolis Institute mengajak masyarakat untuk tidak mudah mempercayai berbagai narasi mengenai pergantian Kapolri yang belakangan ramai beredar di media sosial. Hal ini agar publik selalu mengedepankan sikap kritis dan menunggu informasi yang disampaikan melalui saluran resmi pemerintah.
Menurut Dzulkifli Kalla, Direktur Melankolis Institute, isu pergantian Kapolri yang belum memiliki dasar informasi resmi berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Karena itu, setiap informasi yang beredar perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum diyakini maupun disebarluaskan.
Pihak Melankolis Institute menilai penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat memicu spekulasi serta memperkeruh ruang publik. Di era digital, kecepatan penyebaran informasi harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah fakta dan opini.
"Pergantian Kapolri merupakan bagian dari mekanisme ketatanegaraan yang memiliki prosedur dan kewenangan yang jelas. Oleh sebab itu, masyarakat diminta menghormati proses yang berlaku dan tidak mudah terpancing oleh narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya", ucap Dzul.
"Saya menghimbau masyarakat untuk selalu merujuk pada informasi yang disampaikan oleh lembaga atau instansi resmi. Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah penyebaran hoaks yang dapat merugikan berbagai pihak dan mengganggu stabilitas informasi diruang publik", tutur Dzulkifli.
Selain itu, Direktur Melankolis Institute mengajak masyarakat melihat kinerja Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, harusnya patut mendapatkan apresiasi atas kepemimpinannya yang transformatif melalui visi Polri PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Di bawah kepemimpinannya, Polri berhasil menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menjaga kondusifitas agenda Nasional dan transisi kepemimpinan, serta terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara signifikan.
"Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan meliputi modernisasi layanan publik berbasis digital (seperti aplikasi Dumas Presisi dan pelayanan SIM/STNK online), penerapan pendekatan restorative justice untuk penegakan hukum yang lebih berkeadilan, dan Aplikasi Super App Polri yang luar biasa dekatnya dengan masyarakat, serta komitmen tegas dalam membenahi internal kepolisian. Selain itu, Polri dibawah kepemimpinannya gencar melakukan penindakan kasus-kasus prioritas seperti pemberantasan judi online, penanggulangan peredaran gelap narkoba, penyelesaian kejahatan lintas negara, serta pengamanan berbagai event strategis nasional maupun internasional", tegasnya.
"Informasi Surpres atau isu Hoaks ini sejalan dengan ketegasan Habiburohkman Ketua Komisi III DPR RI bahwa "Perlu kami sampaikan klarifikasi bahwa tidak benar jika dikatakan ada Surat Presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri,” tegas Ketua Komisi III DPR RI.
Redaksi : Udha
