Mahasiswa Asal Papua Pegunungan, Anrison A. Weitipo (Foto: Istimewa)
Papua Pegunungan - DjongNusantaraNews - (03/07/26) - Masyarakat di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, kembali dihadapkan pada tantangan ekonomi yang berat. Dimana menyusul melambungnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tingkat eceran hingga menyentuh angka sebesar Rp150.000 per liter. Fenomena lonjakan harga yang berkali-kali lipat dari harga ketetapan nasional ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah pusat yang terus menggaungkan program penyamarataan harga energi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Dari permasalah di atas, Anrison A. Weitipo sebagai Kabiro Ekonomi Makro dan Kebijakan Publik, Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah XI (Maluku-Papua) menilai Permasalah ini harus di tindaklanjut cepat oleh Pemerintah Daerah atau pun Pusat.
"Padahal secara data Provinsi ini tercatat wilayah 3T dengan angka Kemiskinan Terekstrim di Indonesia dari hasil data BPS. Jikalau masalah ini tidak pernah selesai sampai di akhir tahun ini. Maka ini menjadi tanda, pemerintah hanya mengambil Sumber Daya Alam di Papua Pegunungan tanpa memperhatikan ketimpangan pembangunan dan masalah krusil hari ini", ungkap anrison kepada media, pada Senin, 03 Juli 2026.
"Penyebab masalah ini yaitu tentang Geografi dan Logistik, sebab meroketnya harga BBM di wilayah pedalaman ini dipicu oleh jalur logistik yang sangat ekstrim dan keterbatasan infrastruktur darat. Distribusi BBM ke Yahukimo umumnya mengandalkan jalur sungai yang sangat bergantung pada pasang-surut air, ataupun jalur udara menggunakan pesawat perintis yang memakan biaya operasional tinggi. Ketika kapal pengangkut kandas akibat pendangkalan sungai atau pasokan di agen resmi tersendat, stok lokal langsung menipis dan memicu spekulasi harga di pasar gelap", pungkas anrison sebagai mahasiswa asal Papua Pegunungan ini.
Dampak Nyata dan Beban Hidup Masyarakat ; Kondisi ini langsung membawa dampak domino yang mencekik perekonomian warga lokal. Sektor transportasi, seperti jasa ojek yang menjadi urat nadi mobilitas warga antar-distrik, terpaksa menaikkan tarif secara drastis demi menutup modal pembelian bahan bakar. Tidak hanya itu, mahalnya ongkos angkut juga memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan sembako di pasar tradisional, sehingga daya beli masyarakat kian terpuruk.
Sehingga ISMEI Wilayah XI (Maluku-Papua) menyatakan sikap kepa Pemerintah serta Solusi konkrit untuk tindakan ke Depan; Kami meminta kepada pemerintah Yahukimo dan dinas terkait segera tindak lanjut kepada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini dengan merugikan masyarakat Yahukimo, tanpa mempertimbangkan pendapatan masyarakat dan kian ekonomi nasional yang saat ini lagi bobrok dan mata uang yang saat ini anjlok.
"Ini harus menjadi atensi penting bagi pemerintah dan dinas terkait agar segera sidak jika tidak hal ini akan membias dan masyarakat akan menjadi korban", tuturnya.
Redaksi : Galang
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
