Saat masa aksi audiensi dengan Pansus DPRD Halmahera Barat, (Foto: Istimewah)
Jailolo - DjongNusantaraNews - (03/07/26) - Panitia Khusus (Pansus) RSUD Jailolo telah memasuki "Babak Baru", namun terkesan lambat dan tidak konsisten pada persoalan investigasi pengelola transparansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pasalnya kerja-kerja pansus telah memakan waktu cukup lama justru kehilangan tujuan dan temuan awal terkait tingginya klaim BPJS Rumah Sakit, tunggakan iuran BPJS Pemerintah Daerah, hingga tidak adanya pemeriksaan keuangan BLUD oleh inspektorat.
Dari persoalan di atas di tanggapi oleh Koordinator Aliansi APOTIK "Kapten Fai" - Besar Harapan kami, pansus DPRD Halmahera Barat dapat berkerja secara profesional dan independen berdasarkan temuan dan fakta dilapangan, tampa mempertimbangan kepentingan individu dan kelompok tertentu.
"Masyarakat dan publik menanti proses kenerja Pansus RSUD yang benar-benar bisa membuktikan temuan anggaran BLUD dengan hasil pengumpulan data investigasi sebagai dasar rekomendasi. Sebab belakangan ini adanya pencopotan direktur lama bukan berarti menutupi dugaan klaim BPJS 52,8 Miliar dari kurun waktu tahun 2023-2025 dan pengelapan total dana BLUD sebesar 22,7 miliar yang patut dimintai pertanggung jawaban", ungkap fai.
Selain itu, kami aliansi APOTIK menagih janji dari hasil hering bersama anggota (pansus) RSUD Jailolo pada hari Senin, 08 Juni 2026 dengan menyepakati 3 point tuntutan yakni:
- Penetapkan rekomendasi evaluasi menyeluruh kepada para dokter di lingkungan RSUD Jailolo.
- Menetapkan rekomendasi surat resmi audit investigasi dari BPK dan kejaksaan.
- Menetapkan rekomendasi evaluasi internal RSUD Jailolo tentang manajemen tata kelola rumah sakit.
Hasil point ini merupakan amanah dan penegasan untuk menjamin nasib kesehatan benar-benar sesuai harapan dan mampu mendorong perubahan bagi setiap pelayanan dan transparansi publik.
"Kami akan terus melakukan pengawalan untuk memastikan hasil pansus dapat membawa perubahan yang baik dan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menjaga uang rakyat", tegasnya.
Redaksi : Ramadhani
