Laut Bukan Sekedar Sumber Daya, Melainkan Penopang Kehidupan

Oleh: Sadri Kobul (Senator DPRD Halteng) 

Halmahera Tengah - DjongNusantaraNews - (02/06/26) - Indonesia merupakan negara maritim yang dianugerahi kekayaan laut luar biasa. Maluku Utara yang menjadi salah satu daerah penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional ini, juga di kenal dengan daerah yang laut nya lebih luas dari daratan sekitar Luas perairan (laut) Provinsi Maluku Utara adalah sekitar 9.188.921 hektar atau 91.889 km², yang menjadikan lautan mencakup sekitar 76% hingga 80% dari total wilayah provinsi ini.

Secara administratif, luas wilayah daratan Maluku Utara berkisar di angka 31.982 km² dan tersebar di lebih dari 1.000 pulau. Laut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, jalur transportasi, dan ruang ekonomi, tetapi juga menjadi penopang kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir. Di berbagai daerah, laut bahkan menjadi bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan ekosistem laut merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan hidup generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Namun, di tengah derasnya arus pembangunan dan industrialisasi, keberadaan laut semakin menghadapi tekanan yang serius. Salah satu contoh yang dapat dilihat secara nyata terjadi di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Dimana saat ini berkembang pesat sebagai pusat industri pertambangan nikel nasional.

"Halmahera Tengah dan Ancaman Eksploitasi Lingkungan"

Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas industri ekstraktif di Halmahera Tengah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ekspansi kawasan pertambangan telah mendorong pembukaan lahan dalam skala besar yang ditandai dengan penebangan hutan secara masif. Perubahan bentang alam tersebut tidak hanya berdampak pada ekosistem daratan, tetapi juga membawa konsekuensi serius bagi wilayah pesisir dan laut.

Kerusakan yang terjadi di darat pada akhirnya bermuara ke laut. Sedimentasi akibat pembukaan lahan, pencemaran limbah industri, serta meningkatnya aktivitas kapal pengangkut nikel yang lalu-lalang di perairan Halmahera Tengah menjadi tekanan tambahan bagi ekosistem laut yang selama ini menopang kehidupan masyarakat pesisir.

Ironisnya, berbagai aktivitas tersebut kerap dibenarkan atas nama pertumbuhan ekonomi dan investasi. Padahal, pembangunan yang mengabaikan aspek ekologis justru berpotensi menciptakan krisis lingkungan yang dampaknya jauh lebih besar dibandingkan keuntungan ekonomi jangka pendek yang diperoleh.

Eksploitasi yang tidak terkendali dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Terumbu karang yang rusak, kualitas air yang menurun, serta berkurangnya populasi ikan merupakan tanda-tanda yang tidak boleh diabaikan. Bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan, kondisi ini secara langsung mengancam sumber penghidupan mereka.

Dampak kerusakan lingkungan juga tidak berhenti pada persoalan ekonomi. Dalam jangka panjang, degradasi ekosistem laut dapat mengurangi ketahanan wilayah pesisir terhadap perubahan iklim, meningkatkan risiko abrasi pantai, serta menghilangkan habitat berbagai biota laut yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Selain itu, ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun memiliki peran penting sebagai penyerap karbon alami. Ketika kawasan-kawasan tersebut mengalami kerusakan akibat aktivitas pembangunan yang tidak terkendali, kemampuan alam dalam meredam dampak perubahan iklim pun semakin melemah. Dengan demikian, ancaman terhadap laut sejatinya merupakan ancaman terhadap masa depan manusia itu sendiri.

Pembangunan ekonomi memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Halmahera Tengah membutuhkan model pembangunan yang mampu menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan ekosistem.

Olehnya itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri yang berpotensi mencemari lingkungan serta memastikan seluruh perusahaan mematuhi standar pengelolaan lingkungan yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan juga harus dilakukan secara tegas dan transparan agar tidak menimbulkan kesan bahwa kerusakan lingkungan merupakan harga yang wajar untuk sebuah pembangunan.

Di sisi lain, dunia usaha harus menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Sementara itu, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat lokal perlu terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam agar tetap berpihak pada kepentingan lingkungan dan masyarakat.

Laut adalah warisan berharga yang tidak hanya dimiliki oleh generasi saat ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Oleh karena itu, menjaga laut di tengah ancaman eksploitasi yang kian meningkat bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. 

Situasi yang terjadi di Halmahera Tengah menunjukkan bahwa kerusakan laut berawal dari kerusakan yang terjadi di daratan. Jika eksploitasi sumber daya alam terus dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, maka masyarakat akan menghadapi kerugian ekologis yang jauh lebih besar di masa depan. Sudah saatnya pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana lingkungan tetap terjaga dan mampu diwariskan kepada generasi berikutnya.

Redaksi: Galang