Aliansi APOTIK Menilai Bupati Halmahera Barat Pembohong Masyarakat

Foto masa aksi saat audiensi dengan Bupati Halmahera Barat, (Foto: Istimewa) 

Jailolo - DjongNusantaraNews - (25/05/26) - Ditengah situasi daerah yang kehilangan kepercayan publik kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Maka pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal. Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat. Jaminan ini tertuang kuat dalam UUD 1945.

Aliansi Peduli Obat dan Transparansi Kesehatan (APOTIK) Jailolo, tepatnya pada Senin, 25 Mei 2026 melaksanakan demonstrasi di kantor bupati Halmahera Barat sebagai bentuk kritikan tegas atas bobroknya pelayanan di RSUD Jailolo. Berbagai kritikan yang dilayangkan terhadap situasi pengeloaan dan pelayanan RSUD Jailolo, Bupati Halmahera Barat terkesan mengabaikan tanggung jawab dan konstituen kepada masyarakat dalam menjalankan pemerintahan yang baik.

"Bahwa nasib RSUD diunjung tanduk kehanjuran dengan berbagai persoalan dan temuan di RSUD Jailolo membuat publik resah dan marah atas pengelolaan dan pelayanan yang buruk", unjar Kapten Fai, selaku Jendral Lapangan pada 25/05/26.

"Hal ini dapat dibuktikan dengan fasilitas yang tidak memadai, lambatnya pelayanan dokter karna tidak berada ditempat dan sering keluar daerah, kelangkaan obat-obatan dan dipaksa harus beli diluar RS, mafia BPJS dengan iming-iming pengembalian uang pribadi pasien. Anggaran APBD dan BLUD untuk RSUD Jailolo tidak transparasi serta pengelolaan berkedok korupsi", ucapnya.

Fakta yang berkembang diruang public semakin memperkuat keresahan masyarakat. Berdasarkan sejumlah pemberitahuan media,anggaran belanja obat RSUD Halmahera Barat disebut mencapai 4,6 M, sementara total pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit dikabarkan mencapai 22 M dengan sis akas Milyaran rupiah. Namun ditengah besarnya anggaran tersebut, masyarakat masi diperhadapkan dengan kekosongan obat dan buruknya pelayanan kesehatan. Persoalan ini bahkan memaksa DPR Halmahera barat membentuk panitia khusus (Pansus BLUD) RSUD Halmahera Barat, sementara bupati bersama DPR juga terus langsung melakukan Inspeksi mendadak akibat banyaknya kritik masyarakat terhadap pelayanan dan stok obat rumah sakit.

"Publik menaruh curiga anggaran puluhan miliar setiap tahunnya diberikan kepada RSUD Jailolo dan hasil pendapatan BLUD dialokasi untuk apa. Karena setiap tahunnya pelayanan dan pengelolan selalu buruk dan tidak sesuai prinsip kemanusian. Padahal rumah sakit adalah pertolongan utama bagi rakyat Halmahera Barat", tegasnya.

"Bahkan Ironisnya, Bupati Halmahera Barat justru beralasan sementara menunggu hasil pansus dan dan kembali berjanji akan mengevaluasi direktur RSUD Jailolo dalam waktu dekat", ucap Bupati paska aksi tadi. 

"Padahal publik mengetahui Direktur RSUD manggir (menolak) dari panggilan resmi team pansus. Untuk di selidik anggaran yang begitu besar atas pengelolaan rumah sakit RSUD Jailolo selama ini, di anggap gagal dalam mengelolah rumah sakit harapan masyarakat Halmahera Barat ini", tutup Fai.

Maka dari pada itu, APOTIK membuat beberapa tuntutan:

1. Mendesak Pansus segera merekomendasikan pergantian direktur RSUD Halmahera Barat kepada Bupati secara tertulis dan secepat-cepatnya. 
2. Mendesak Bupati Halmahera Barat segera mengganti Direktur RSUD Halmahera Barat.
3. Mendesak APH agar mengaudit Transparansi terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
4. Mendesak evaluasi total pelayanan dan tatakelola Rumah Sakit Daerah.
5. Menginggatkan Direktur RSUD jangan Baper dengan kritik masyarakat

Redaksi: Galang