Kabiro Kajian dan Strategi, Agus S. Selang (Foto: Istimewa).
Ternate - DjongNusantaraNews - 01/08/26 — Pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Ekonomi Kota Ternate (Forkomter) menyuarakan keluhan dan keresahan para pelaku usaha angkringan yang berjualan di kawasan Bandar Udara Sultan Babullah, Kota Ternate. Hal ini dipicu oleh kebijakan kenaikan harga sewa lahan yang dinilai dilakukan secara mendadak dan tanpa mempertimbangkan kondisi para pedagang.
Mahasiswa dan pedagang menyoal lonjakan tarif sewa lahan yang mengalami kenaikan signifikan pasca pergantian pengelolaan. Kebijakan kenaikan ini dinilai memberatkan serta membebankan komponen biaya yang janggal bagi para pelaku usaha kecil di area bandara tersebut.
Pihak yang menyuarakan penolakan ini adalah Agus S. Selang, Kabiro Kastra, Forum Komunikasi Mahasiswa Ekonomi Kota Ternate (Forkomter) Periode 2025-2026 bersama para pelaku usaha angkringan setempat. Sementara itu, pihak pengelola yang disorot adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPT) Bandar Udara Sultan Babullah Ternate, Pemkot Ternate, serta Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate yang diminta untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini.
Permasalahan ini terjadi di area Bandar Udara Sultan Babullah, Kota Ternate. Kenaikan harga sewa lahan mulai bergejolak seiring dengan dilakukannya pengalihan pengelolaan kawasan dari pengelola lama kepada pihak UPT Bandara Sultan Babullah Kota Ternate.
"Awalnya, saat lahan masih dikelola oleh pihak kedua (Koperasi), para pedagang hanya dibebankan biaya sebesar Rp1.000.000 per bulan. Namun, setelah pengelolaan beralih ke UPT Bandara, tarif dinaikkan menjadi Rp1.500.000 per bulan. Selain kenaikan harga, pedagang mempertanyakan rincian anggaran yang memisahkan biaya "Lahan" (Rp950.000) dan "Konsesi" (Rp500.000), yang dinilai sebagai dua istilah yang pada dasarnya sama sehingga berkesan tumpang tindih", ucap salah satu pedagang.
Berdasarkan hasil observasi lapangan dan pendataan yang dilakukan oleh Forkomter terhadap 18 pelaku usaha angkringan di lokasi tersebut, sebanyak 11 pelaku usaha secara tegas menyatakan "Sangat Keberatan dan Menolak" penerapan tarif baru tersebut karena membebani pendapatan usaha mereka.
Atas kondisi tersebut, Forkomter meminta "Atensi" dan keterlibatan aktif dari Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate. DPRD diharapkan dapat memanggil dan menghadirkan pihak UPT Bandar Udara Sultan Babullah dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk memberikan penjelasan secara rinci, transparan, dan mencari solusi yang berkeadilan bagi para pedagang.
"Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga para pelaku usaha angkringan mendapatkan kepastian serta tarif sewa yang wajar dan proporsional demi menjaga keberlangsungan UMKM di kawasan Bandara Sultan Babullah Ternate", tegas agus.
Redaksi : Udha
.jpg)
