‎RUPIAH MELEMAH: ALARM BAHAYA BAGI STABILITAS EKONOMI INDONESIA

‎Oleh. : Ryan Suneth (Sekretaris Biro Kajian dan Strategis ISMEI Wilayah XI) 

‎

‎Ambon - DjongNusantaraNews - 18-05-26 - Mungkinkah kepemimpinan Prabowo Subianto membawa Indonesia menuju krisis ekonomi seperti Zimbabwe yang mengalami hiperinflasi ekstrem? Merespon isu pelemahan nilai rupiah, saya melansir pada sebuah media, yakni cnnindonesia.com, bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai mengalami tekanan serius hingga menyentuh angka yang cukup mengkhawatirkan, yakni: Rp17.614 per dolar AS pada Jumat pagi (15/5/26). 

"Situasi ini bukan sekadar persoalan fluktuasi pasar keuangan, dan tidak dapat disederhanakan dengan anggapan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar sehingga tidak akan terdampak", ungkap Presiden Prabowo Subianto. 

Perlu kita ketahui bahwa pelemahan rupiah justru merupakan ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi nasional serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia secara luas. Pelemahan rupiah tidak terjadi secara tiba-tiba. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari dinamika domestik maupun tekanan ekonomi global. Ketergantungan Indonesia terhadap barang impor serta dominasi dolar Amerika dalam sistem perdagangan internasional menyebabkan struktur ekonomi nasional menjadi rentan terhadap gejolak nilai tukar. Dalam kondisi seperti ini, setiap penguatan dolar secara langsung berimplikasi terhadap meningkatnya biaya produksi, distribusi, hingga kebutuhan konsumsi masyarakat.

‎Dalam memahami persoalan pelemahan rupiah, penting untuk melihat bahwa krisis nilai tukar bukan hanya persoalan teknis moneter semata. Fenomena ini juga berkaitan erat dengan kemampuan negara dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berdaya tahan. Ketika ekonomi nasional masih bergantung pada impor, utang luar negeri, dan pasar global, maka stabilitas rupiah akan terus berada dalam tekanan setiap kali terjadi ketidakpastian ekonomi internasional.

‎Kondisi seperti ini mengingatkan dunia pada pengalaman pahit Zimbabwe yang "Mengalami Hiperinflasi Ekstrem" hingga menghancurkan sistem ekonominya sendiri. Krisis di Zimbabwe bermula dari melemahnya fondasi ekonomi nasional, tingginya pengangguran, ketidakstabilan politik, lemahnya produksi dalam negeri, serta kebijakan ekonomi pemerintah yang gagal menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat. Akibatnya, nilai mata uang Zimbabwe jatuh drastis hingga harga kebutuhan pokok melonjak tidak terkendali. Pada puncak krisis, masyarakat bahkan harus membawa sekarung uang hanya untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari karena mata uang mereka hampir tidak memiliki nilai.

‎Tentu Indonesia belum berada pada tahap separah Zimbabwe. Namun, pelemahan rupiah yang terus terjadi tetap harus dipandang sebagai alarm bahaya yang serius. Sebab sejarah menunjukkan bahwa krisis ekonomi besar selalu diawali oleh melemahnya nilai mata uang, meningkatnya tekanan inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, serta ketidakmampuan negara menjaga stabilitas ekonomi nasional secara menyeluruh.

‎Melemahnya rupiah membawa dampak yang luas terhadap kondisi ekonomi nasional. Ketika nilai dolar meningkat, harga barang impor ikut mengalami kenaikan, termasuk bahan baku industri, teknologi, hingga kebutuhan pokok tertentu. Kondisi tersebut kemudian memicu kenaikan biaya produksi dan berpotensi meningkatkan inflasi. Akibatnya, stabilitas pasar terganggu, aktivitas usaha melemah, dan daya tahan ekonomi masyarakat semakin tertekan.

‎Dampak pelemahan rupiah pada akhirnya paling dirasakan oleh masyarakat kecil. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari membuat daya beli masyarakat terus menurun. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, kelompok masyarakat menengah ke bawah menjadi pihak yang paling rentan menghadapi tekanan ekonomi. Sementara itu, pelaku UMKM yang bergantung pada bahan baku impor juga menghadapi ancaman penurunan produksi hingga risiko kerugian usaha.

‎Ironisnya, di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, pemerintah justru terlihat lebih memusatkan perhatian pada program MBG (Makan Bergizi Gratis) sebagai program unggulan nasional. Program tersebut bahkan disebut dapat menghabiskan anggaran negara hingga sekitar Rp1,2 triliun per hari. Angka ini menunjukkan betapa besarnya konsentrasi anggaran negara yang diarahkan pada satu program utama pemerintah.

‎Namun, besarnya anggaran tersebut belum menunjukkan dampak signifikan terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Harga kebutuhan pokok tetap meningkat, nilai rupiah terus melemah, lapangan pekerjaan masih sulit diperoleh, dan daya beli masyarakat semakin menurun. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan serius mengenai arah prioritas kebijakan negara. Ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi yang nyata, negara seharusnya lebih fokus pada penguatan sektor produktif, menjaga stabilitas harga pasar, memperkuat nilai rupiah, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.

‎Melihat kondisi ekonomi nasional di bawah pemerintahan Prabowo Subianto saat ini, kritik terhadap pengelolaan negara menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sebab, memburuknya tekanan ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah, serta meningkatnya keresahan masyarakat menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya mampu menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik secara efektif.

‎Sehingga tak perlu ragu untuk mengatakan negara melalui pemerintahan Prabowo Subianto mulai menunjukkan gejala kegagalan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, sehingga hal tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui mengapa sebuah negara dapat mengalami kemunduran, menarik bila kita menelusuri pemikiran dalam buku "Why Nations Fail atau Mengapa Negara Gagal karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson". Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa negara dapat mengalami kegagalan ketika institusi politik dan ekonominya lebih berorientasi pada kepentingan elite atau oligarki serta pencitraan kekuasaan dibanding membangun kesejahteraan publik secara inklusif. Institusi yang ekstraktif pada akhirnya melahirkan ketimpangan, lemahnya kontrol publik, serta kebijakan yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.

‎Karena itu, keterbukaan dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan harus diperkuat agar setiap kebijakan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas negara. Sebab sejarah menunjukkan, negara yang gagal menjaga ekonomi rakyat lambat laun akan kehilangan kepercayaan publik, dan ketika kepercayaan itu runtuh, maka krisis dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan politik yang jauh lebih besar.

‎Pelemahan rupiah hari ini seharusnya menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa stabilitas negara tidak dapat dibangun hanya melalui program-program populis dan pencitraan politik semata. Negara membutuhkan kebijakan ekonomi yang benar-benar berpihak pada rakyat, mampu menjaga kestabilan harga, memperkuat nilai rupiah, serta membuka lapangan pekerjaan yang layak. Sebab, ketika masyarakat terus dibebani kenaikan harga dan menurunnya daya beli, sementara negara sibuk menghabiskan anggaran besar tanpa dampak yang jelas terhadap kesejahteraan publik, maka yang tumbuh bukan kepercayaan, melainkan kekecewaan rakyat terhadap arah pemerintahan saat ini.

Redaksi: Galang