GMKI Jailolo Desak Bupati Jemes Uang Copot Direktur RSUD: Anggaran Milyaran dan Pendapatan BLUD Rp9,6 Miliar, Pasien Justru Menangis Karena Obat Kosong

GMKI Cab. Jailolo, Raffly (Foto: Istimewa) 

Jailolo - DjongNusantaraNews - (20/05/26) - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jailolo melancarkan desakan keras kepada Bupati, Jemes Uang, agar segera memberhentikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo. Tuntutan ini disampaikan Sekretaris Cabang GMKI Jailolo, Raffy Wadja, dalam orasi terbuka yang menyoroti ketimpangan parah antara besarnya anggaran dan pendapatan rumah sakit dengan kenyataan pelayanan yang diterima masyarakat.

Raffy menegaskan kalimat tajuk yang menjadi sorotan utama: "Anggaran milyaran, tapi pasien menangis karena obat kosong". Ia juga membeberkan data mencengangkan bahwa RSUD Jailolo tercatat memiliki pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp9.6 Milliar, namun fasilitas dan ketersediaan obat tidak sebanding dengan nilai uang yang dikelola tersebut.

📉 ANOMALI DATA: ANGKA NAIK TAPI REALITAS KOSONG

Dalam pemaparannya, Raffy menyoroti ketidakwajaran dalam laporan keuangan belanja obat. Secara nominal, anggaran belanja obat justru mengalami kenaikan dari Rp4 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp4,6 miliar di tahun 2024. Artinya, terdapat penambahan alokasi dana sekitar Rp645 juta.

Ditambah lagi dengan pendapatan BLUD yang mencapai Rp9,6 miliar, seharusnya pelayanan dan ketersediaan obat sangat terjamin. Namun fakta di lapangan berbanding terbalik. Raffy pun melontarkan pertanyaan mendesak yang harus dijawab manajemen RSUD:

“Jika uang belanja naik, ditambah pendapatan BLUD mencapai Rp9,6 miliar, kenapa pasien justru semakin sulit mendapatkan obat? Ke mana perginya nilai uang dan obat-obatan senilai jumlah tersebut? Apakah benar-benar masuk ke gudang untuk pasien, atau hanya sekadar catatan di pembukuan saja?”

⚖️ PELANGGARAN PRINSIP EKONOMI DAN PELAYANAN

Kondisi ini dinilai GMKI sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip pengelolaan keuangan negara dan hak publik. Raffy menegaskan tiga poin pelanggaran mendasar:

• Tidak Ekonomis: Membelanjakan uang milyaran rupiah, baik dari APBD maupun pendapatan BLUD, namun tidak menghasilkan ketersediaan obat yang memadai adalah pemborosan uang negara dan uang rakyat.
• Tidak Efisien: Uang keluar dan pendapatan masuk tercatat besar, namun hasil atau keluaran pelayanan nyaris nol persen.
• Melanggar Hak Pasien: Masyarakat datang berobat berharap ditangani lengkap, namun terpaksa pulang tangan kosong atau dipaksa beli obat di apotek luar karena stok RS habis. “Ini adalah kegagalan pelayanan publik yang sangat parah,” tegasnya.

💰 PEMBEBANAN GANDA KEPADA MASYARAKAT

Raffy juga menyoroti beban ganda yang dipikul masyarakat. Di satu sisi, negara sudah mengeluarkan uang pajak milyaran rupiah untuk beli obat. Di sisi lain, rumah sakit juga mendapatkan pemasukan sendiri melalui layanan sebesar Rp9,6 miliar. Namun karena stok obat kosong, pasien tetap harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli obat di luar.

“Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara dan rakyat yang telah membayar pajak dan membutuhkan pelayanan,” ujar Raffy.

🧾 KERAGUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

GMKI juga mempertanyakan keabsahan laporan keuangan RSUD Jailolo. Secara logika, jika stok fisik obat di gudang kosong atau sedikit, maka nilai persediaan obat yang tercatat di pembukuan seharusnya juga turun drastis atau habis.

“Jika di atas kertas tertulis aset dan persediaan bernilai milyaran, termasuk pengelolaan dana BLUD yang besar, tapi saat dicek gudang kosong, maka timbul dugaan kuat adanya kesalahan penyajian laporan keuangan. Hal ini berpotensi besar menjadi temuan kerugian negara,” jelasnya.

Di akhir orasi, Raffy menegaskan bahwa persoalan ini sudah melewati batas kesalahan teknis biasa. “Belanja obat Rp4,6 miliar, ditambah pendapatan BLUD Rp9,6 miliar, tapi pasien tidak bisa menjumpai obat di RS. Itu bukan lagi kesalahan manajemen, tapi sudah masuk zona ketidakbenaran," unjar raffy. 

Kondisi ini membuktikan pengelolaan keuangan dan logistik RSUD Jailolo sedang sakit parah. “Uang habis, pendapatan ada, obat tidak ada, rakyat menderita.”

TUNTUTAN GMKI JAILOLO

Merespons kondisi ini, GMKI Jailolo menuntut Bupati Jemes Uang dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah tegas:

1. Lakukan Audit Investigasi mendalam untuk melacak aliran uang dan barang belanja obat serta pengelolaan dana BLUD periode 2023–2024.
2. Minta pertanggungjawaban penuh kepada Kepala Instalasi Farmasi dan Direktur RSUD Jailolo.
3. Evaluasi total sistem pengadaan agar obat yang dibeli benar-benar sesuai kebutuhan pasien, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
4. Hentikan praktik buruk di mana anggaran tercatat terserap 100%, namun kualitas layanan publik justru hancur lebur.

"GMKI mengancam akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan pemberhentian dan pertanggungjawaban hukum yang jelas dari pihak yang berwenang", tutupnya. 

Redaksi: Galang