Ternate - DjongNusantaraNews - 09/09/26 - Aliran limbah sisa pengolahan air bersih milik Perumda Air Minum Ake Gaale (PDAM Kota Ternate) di Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, secara nyata telah mencemari wilayah pemukiman warga. Akibat pencemaran lingkungan yang terus dibiarkan tanpa adanya penanganan ini, kelompok pemuda bersama warga di lingkungan RT 003/RW 001 Kelurahan Ngade menyatakan sikap untuk melakukan aksi pemboikotan total terhadap operasional fasilitas tersebut dalam waktu dekat.
Fasilitas milik PDAM Kota Ternate di Kelurahan Ngade tersebut sebenarnya berfungsi sebagai penyuplai air bersih utama bagi warga sekitar. Sistem operasionalnya memanfaatkan air baku yang bersumber dari Danau Laguna Ngade untuk disaring menjadi air bersih melalui pipa penyaringan. Namun, proses filtrasi air bersih ini menghasilkan limbah sisa pengolahan yang tidak dikelola dengan benar. Pihak PDAM Ngade terbukti tidak memiliki bak penampungan sisa limbah khusus untuk dikelola agar dapat dimanfaatkan kembali.
Ketiadaan fasilitas pengelolaan tersebut berdampak langsung pada pemukiman warga di RT 003. Sisa limbah dibuang secara liar ke aliran kali di lingkungan pemukiman, mengakibatkan air kali berubah warna menjadi hitam pekat, berbusa tebal, serta mengeluarkan bau menyengat. Polusi ini secara langsung menghentikan aktivitas sehari-hari warga sekitar dan memicu kekhawatiran mendalam mengenai efek buruk air limbah tersebut bagi kesehatan, termasuk kecemasan warga akan paparan "virus kimia" di area rumah mereka. Hingga saat ini, belum ada satu pun langkah penanganan atau tanggung jawab dari pihak PDAM Kota Ternate untuk mengatasi pencemaran tersebut.
*Warga Desak Evaluasi Pemerintah Kota*
Tokoh pemuda sekaligus aktivis Kelurahan Ngade, Kapten Fai, menegaskan bahwa pemuda dan warga tidak akan tinggal diam melihat ruang hidup mereka dirusak. Warga mendesak Pemerintah Kota Ternate serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera turun langsung ke lapangan guna mengevaluasi operasional pengolahan air bersih PDAM yang melanggar hukum tersebut.
"Gerakan pemuda dan warga Ngade ini didasari oleh hak ekologis warga yang dilindungi secara sah oleh hukum," ujar Kapten Fai. Tindakan pembuangan limbah secara liar tersebut dinilai melanggar berlapis-lapis regulasi perlindungan lingkungan hidup nasional, yaitu:
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Peraturan Menteri LHK No. P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
*Hak Gugat Berdasarkan Peraturan Daerah*
Secara hukum daerah, tindakan pembuangan limbah yang merusak lingkungan ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate Tahun 2012–2032.
Merujuk pada ketentuan Pasal 63 Perda RTRW, warga Ngade secara hukum memiliki hak konstitusional untuk:
- Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap aktivitas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayah mereka.
- Menuntut pembatalan izin operasional serta penghentian aktivitas pemanfaatan ruang yang terbukti merusak rona lingkungan.
- Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin (PDAM) atas dampak kerusakan lingkungan yang nyata ditimbulkan.
Selain itu, Pasal 69 Perda RTRW memberikan hak penuh bagi masyarakat untuk memantau, mengawasi, serta melaporkan setiap penyimpangan kegiatan pemanfaatan ruang yang merusak kelestarian lingkungan kepada instansi yang berwenang.
Warga menegaskan bahwa apabila Pemerintah Kota Ternate dan DLH tetap tutup mata terhadap pencemaran limbah ini, maka pemboikotan total operasional industri air PDAM di Kelurahan Ngade akan segera dilaksanakan tanpa kompromi.
Redaksi : Galang
