Kawal Isu Energi Daerah, DEM Maluku Resmi Deklarasikan Diri dan Soroti Pengelolaan Blok Masela

Sebarkan:


Saat melakukan pembacaan naskah Deklarasi, oleh Ketua DEM Maluku, Zainal Abidin Siauta, (Foto: Istimewa). 


Ambon - DjongNusantaraNews - 27-09/26 - Sejarah baru gerakan mahasiswa di wilayah Indonesia Timur resmi ditorehkan. Puluhan mahasiswa lintas kampus se-Maluku berkumpul di Baileo Caffe Pemda 1, Poka, Ambon, untuk mendeklarasikan berdirinya Dewan Energi Mahasiswa Maluku (DEM Maluku) pada Sabtu (26/9/26).

Deklarasi ini dirangkai dengan diskusi publik bertajuk "DEM Untuk Maluku: Mengawal Blok Masela dan Masa Depan Berkelanjutan, Serta Menjawab Ketimpangan Ekonomi, Demi Keadilan Daerah" sebagai bentuk kepedulian generasi muda terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerahnya.

Ketua Umum DEM Maluku, Zainal Abidin Siauta, menegaskan bahwa pembentukan organisasi ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi kekayaan energi Maluku yang belum berdampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa mahasiswa tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam pembangunan mega proyek bernilai ratusan triliun rupiah seperti Blok Masela, melainkan harus aktif berpartisipasi, berdiskusi, mengawal kebijakan, serta menyumbangkan gagasan strategis demi keadilan ekonomi daerah.

Diskusi publik ini menghadirkan tiga pemateri dari kalangan akademisi dan pengamat untuk menguasai berbagai sudut pandang pengelolaan energi. Dari perspektif ekonomi kelautan, Akademisi Universitas Pattimura (Unpatti), Dr. Restia Christianti S.E., M.Si., menyoroti pentingnya penerapan prinsip ekonomi biru (blue economy). Menurutnya, eksplorasi energi di perairan Maluku tidak boleh mengorbankan ekosistem laut dan harus memprioritaskan perlindungan sumber penghidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.

Sementara itu, Akademisi UIN A.M. Sangadji Ambon, M. Saleh Suat, S.H., M.H., CL.D., memaparkan tinjauan Blok Masela dari aspek legalitas dan hukum. Ia menekankan perlunya keseimbangan yang adil antara kepastian hukum bagi investor dan jaminan hak-hak daerah. Saleh menegaskan bahwa payung hukum pengelolaan Blok Masela harus mampu memberikan keadilan nyata serta bagi hasil yang proporsional demi mendorong kemandirian dan pembangunan di Maluku.

Dari sudut pandang kebijakan publik, Pengamat Publik Fajrin Rumalatur, M.I.P., melemparkan catatan kritis mengenai pemanfaatan hasil pengelolaan energi daerah. Ia mempertanyakan keberpihakan proyek Blok Masela dengan menegaskan bahwa seluruh manfaat ekonomis maupun sosial dari pengelolaan gas alam tersebut harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Maluku, bukan hanya menguntungkan pihak luar semata.

"Forum diskusi ini menjadi wadah kolaboratif yang mempertemukan pemikiran akademisi, praktisi, dan mahasiswa dalam merumuskan arah pengelolaan sumber daya alam Maluku. Isu-isu kunci seperti keberlanjutan lingkungan, pemerataan ekonomi, serta perlindungan hak masyarakat lokal menjadi titik tekan utama dalam pembahasan tersebut". tegas Zainal. 

Melalui deklarasi ini, DEM Maluku berkomitmen penuh untuk terus berdiri di garis depan dalam mengawal setiap kebijakan energi di wilayah Maluku. Kehadiran DEM Maluku diharapkan mampu menjadi benteng aspirasi rakyat sekaligus mitra kritis pemerintah agar proyek-proyek strategis nasional benar-benar mampu mengikis ketimpangan ekonomi di Indonesia Timur.

Redaksi : Galang

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini