Saat melaksanakan FGD Via Zoom Metting, (Foto: Istimewa).
TERNATE - DjongNusantaraNews - 24/09/26 - Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah XI Maluku-Papua Periode 2025-2027 menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Nasional secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 23 September 2026. Mengangkat tema “Akselerasi RUU Daerah Kepulauan dan Masa Depan Ekonomi Indonesia Timur”, diskusi ini bertujuan untuk mendorong pengesahan payung hukum yang adil bagi wilayah berbasis akuatik.
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk keprihatinan atas paradigma pembangunan nasional yang dinilai masih sangat bercorak mainland-bias atau terpusat pada daratan. Akibatnya, provinsi dan kabupaten/kota di kawasan Indonesia Timur—seperti Maluku, Maluku Utara, dan enam provinsi di Papua—mengalami ketimpangan fiskal serta disabilitas geografis yang sangat ekstrem.
Kegiatan ini menghadirkan enam narasumber kunci dari kalangan legislator dan akademisi perguruan tinggi utama di Indonesia Timur untuk memberikan tanggapan serta pemikiran mendalam sesuai sub tema masing-masing.
Anggota DPR RI Dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends, menyoroti sub tema "Politik Hukum Legislasi RUU Daerah Kepulauan dan Strategi Penguncian Dana Khusus Kepulauan (DKK) dalam Postur APBN". Ia menegaskan pentingnya kepastian hukum serta penguncian skema Dana Khusus Kepulauan (DKK) langsung pada batang tubuh undang-undang guna mengatasi High-Cost Disability yang dialami daerah kepulauan.
Sementara itu, Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara, Irine Yusiana Roba Putri, membawakan materi bertajuk "Akselerasi Infrastruktur Multi-Moda, Konektivitas Digital, dan Hilirisasi Ekonomi Biru di Provinsi Kepulauan". Irine menekankan bahwa penguatan logistik laut, kapal perintis, serta konektivitas digital merupakan kunci utama untuk mendorong hilirisasi ekonomi biru yang berkelanjutan.
Dari kacamata daerah otonom khusus, Anggota DPD RI Dapil Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, mengulas sub tema "Sinergi Desentralisasi Asimetris: Integrasi RUU Daerah Kepulauan dengan Otonomi Khusus Papua di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Periferal". Menurutnya, integrasi antara kerangka RUU Daerah Kepulauan dan Otsus Papua sangat krusial untuk menjangkau masyarakat di wilayah pesisir serta pulau-pulau terluar.
Perspektif akademis diawali oleh Dr. Muamil Sunan dari Universitas Khairun Ternate yang membahas "Analisis Spasial Komparatif, Disabilitas Geografis Rupa Bumi, dan Penataan Ruang Laut Terintegrasi (One Spatial Plan)". Ia memaparkan hambatan daerah kepulauan yang ruang akuatiknya mencapai 80% hingga 90%, sehingga membutuhkan perencanaan ruang laut terpadu (One Spatial Plan).
Selanjutnya, akademisi Valdy Rijoly memaparkan materi "Penataan Hukum Administrasi Negara: Penentuan Luas Wilayah Laut Berbasis Archipelagic Baseline dan Inovasi Kelembagaan Kecamatan Pulau". Ia mengusulkan penataan luas wilayah berbasis garis pangkal kepulauan serta inovasi kelembagaan seperti "Kecamatan Pulau" untuk memotong isolasi pelayanan publik bagi masyarakat pesisir.
Adapun akademisi Universitas Cenderawasih Jayapura, Daniel Ayub Dawan, menelaah sub tema "Formula Keuangan Daerah Kepulauan, Evaluasi Indeks Kemahalan Logistik, dan Mitigasi Flypaper Effect". Daniel menekankan perlunya formulasi ulang distribusi anggaran nasional yang mampu mengevaluasi indeks kemahalan logistik akibat double-handling maritim.
Acara diawali dengan prakata dari Ketum BP PP ISMEI Firman Fadirubun, S.M, serta sambutan dari Koorwil Wilayah XI Galang Agustira K. Halang, S.E.
Pelaksanaan FGD ini diikuti oleh mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum dari wilayah Maluku, Maluku Utara, hingga seluruh pelosok Papua.
Melalui diskusi intensif ini, ISMEI Wilayah XI berkomitmen merumuskan naskah rekomendasi komprehensif bersama seluruh narasumber.
Rekomendasi tersebut antara lain mendesak penegasan RUU Daerah Kepulauan sebagai Lex Specialis Derogat Legi Generali terhadap UU No. 23/2014 dan UU HKPD No. 1/2022. Diantaranya:
- Dana Khusus Kepulauan (DKK) dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan dan/atau Kabupaten/Kota Kepulauan sebesar minimal 5% dari Dana Transfer Umum Nasional.
- Pendistribusian DKK kepada Kabupaten/Kota wajib dikunci berdasarkan tipologi wilayah: Provinsi Daratan memiliki Kab/Kota Kepulauan (80% : 20%), Provinsi Kepulauan (50% : 50%), dan Provinsi Otsus (70% : 30%).
- Formula penghitungan DKK tingkat Kabupaten/Kota didasarkan pada: Luas wilayah perairan laut (50%), Tingkat isolasi geografis & pulau kecil (30%), dan Rasio kebutuhan pelayanan terapung (20%).
- Pemerintah Daerah dilarang menggunakan DKK bagian Kabupaten/Kota untuk membiayai belanja rutin aparatur sekretariat daerah.
Hasil rekomendasi formal tersebut nantinya akan diserahkan secara resmi kepada Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI dan kementerian terkait demi terwujudnya keadilan pembangunan di Indonesia Timur.
Redaksi : Udha
