Abaikan Keresahan Masyarakat Lingkar Tambang: Aliansi Pemuda Mabapura Menilai Pemda Haltim Gagal Hadirkan Solusi

Saat masa aksi beraudiensi langsung dengan Bupati Halmahera Timur di dalam ruang rapat, (Foto: Istimewa).

Halmahera Timur - DjongNusantaraNews - 01/09/26 - ‎Aliansi Pemuda Mabapura secara tegas mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Timur untuk segera merumuskan regulasi konkret demi menjamin kesejahteraan desa-desa di lingkar tambang. Pada 31 Agustus 2026, sebagai bentuk protes atas kebuntuan komunikasi. Aliansi Pemuda Mabapura melancarkan aksi pemboikotan jalan utama yang melumpuhkan mobilitas operasional perusahaan pertambangan serta aparatur pemerintah setempat. Aksi yang dimulai sejak pukul 05.00 WIT tersebut bertujuan memaksa pimpinan daerah turun langsung menemui massa.

‎

Meskipun aktivitas logistik perusahaan dan pelayanan publik tertahan, Pemda Haltim baru mengutus Camat Kota Maba pada pukul 10.48 WIT untuk bernegosiasi. Merasa aspirasinya terus diposisikan secara sekunder, massa aksi menolak perwakilan tersebut dan menuntut kehadiran langsung Bupati Halmahera Timur serta perwakilan manajemen PT Antam Tbk Group.

‎Sekitar pukul 14.00 WIT, Camat Kota Maba mengonfirmasi bahwa Bupati tidak dapat hadir karena alasan kesibukan. Bupati menyapaikan undangan tindak lanjut pada 1 September 2026 pukul 10.00 WIT untuk mendiskusikan 12 poin tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Pemuda Mabapura.

‎Namun, ruang audiensi yang berlangsung selama hampir 3 jam tersebut terbukti tidak produktif. Pertemuan itu dinilai gagal melahirkan keputusan strategis maupun komitmen politik atas 12 isu mendesak berikut:

‎

1. Penyelenggaraan program pendidikan gratis untuk jenjang S1, S2, dan S3.
2. Peningkatan fasilitas kesehatan serta pemenuhan tenaga medis yang memadai di Mabapura.
3. Penyediaan fasilitas air bersih bersertifikasi standar PDAM.
4. Penyelesaian pembangunan jalan beraspal (hotmix) di wilayah Mabapura.
5. Perancangan dan pengesahan Peraturan Daerah (PERDA) terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) khusus bagi desa terdampak dampak ekologis dan sosial.
6. Pembangunan infrastruktur dasar, jaringan telekomunikasi, penerangan jalan umum, penyediaan water truck, dan armada pengangkut sampah.
7. Penghapusan sistem kerja kontrak yang merugikan pekerja, dengan kepastian pengangkatan menjadi pekerja tetap setelah masa percobaan (probation) maksimal 6 bulan.
8. Penyesuaian kenaikan upah buruh berbasis standar Kebutuhan Layak Hidup (KLH) guna merespons laju inflasi.
9. Penyesuaian gaji tenaga honorer agar setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
10. Pengembangan kawasan wisata Koropon melalui pembangunan akses jalan, penerangan, dan sarana air bersih.
11. Pembangunan jalan layang (flyover) khusus jalur angkut tambang di area site Moronopo untuk mengurangi risiko keselamatan publik.
12. Pengendalian polusi suara pada malam hari dan penetapan standar baku mutu udara demi perlindungan kesehatan masyarakat Mabapura.

‎Sangat disayangkan, jajaran Pemda Haltim merespons seluruh tuntutan tersebut secara normatif dan pasif. Pemda terkesan abai terhadap argumen berbasis data yang dipresentasikan oleh Aliansi Pemuda Mabapura yang menegaskan kontradiksi ekstrem antara status Mabapura sebagai penyumbang DBH terbesar dengan realitas keterbelakangan infrastruktur serta ketimpangan kesejahteraan warga lokal.

‎Audiensi berakhir tanpa kesepakatan (deadlock) karena Pemda tidak mampu memberikan kepastian politis (political will) terhadap satu pun poin yang diperjuangkan. ‎Ketidakmampuan Pemda memberikan solusi mengeksekusi aspirasi ini memicu kekecewaan mendalam. Eksploitasi sumber daya alam yang masif tidak sebanding dengan keadilan sosial yang diterima masyarakat.

‎Atas hasil yang nihil tersebut, Koordinator Lapangan (Korlap) menyatakan komitmennya untuk menutup ruang dialog formal yang dinilai sebatas formalitas, serta mengancam akan melancarkan aksi pemboikotan total terhadap seluruh aktivitas pertambangan sampai hak-hak mendasar masyarakat diakui dan dipenuhi.

Redaksi : Galang