Morotai - Djong Nusantara News - Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Morotai kembali menuai sorotan. Ketua DPD II KNPI Morotai, Julkifli Samania, menilai pengembangan KEK yang dikelola oleh PT Jababeka hingga saat ini belum menunjukkan kejelasan, bahkan cenderung meninggalkan kekecewaan di tengah masyarakat.
Menurut Julkifli, sejak awal Morotai menjadi salah satu daerah yang paling disorot secara nasional dalam pengembangan kawasan strategis. Berbagai status sempat disematkan, mulai dari KEK, kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), hingga bagian dari wilayah prioritas pembangunan. Namun, seiring waktu, berbagai label tersebut dinilai tidak berbanding lurus dengan realisasi di lapangan.
“Harapan masyarakat saat ini berada di titik terendah. Apa yang dulu dijanjikan sebagai motor penggerak ekonomi, justru belum terlihat dampaknya,” ujarnya, Rabu, 8 April 2026.
Ia bilang, banyak masyarakat yang telah mengorbankan lahan produktif dengan harapan proyek KEK dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, hingga kini, progres pembangunan dinilai belum memberikan kepastian.
“Lahan sudah dijual, petani kehilangan sumber penghidupan. Tapi industri yang dijanjikan belum juga terlihat. Ini yang menjadi kekecewaan masyarakat,” katanya.
Julkifli juga menyoroti bahwa pengembangan KEK selama ini lebih banyak terlihat pada forum-forum rapat lintas pemerintah, tanpa diikuti dengan langkah konkret di lapangan. Padahal, kata ia, masyarakat menaruh harapan besar agar kawasan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Namun, menurutnya, kondisi ini membuat proyek KEK di Morotai justru berubah menjadi beban psikologis bagi masyarakat. Harapan yang dibangun bertahun-tahun kini dianggap seperti “kado istimewa yang isinya kosong”.
“Janji-janji itu terkesan tidak ditepati. Masyarakat merasa dibohongi, terutama mereka yang berada di kawasan terdampak langsung,” tegasnya.
KNPI Pulau Morotai pun meminta pemerintah pusat dan pihak pengembang untuk segera memberikan kejelasan terkait arah pengembangan KEK. Jika tidak ada itikad baik untuk melanjutkan proyek tersebut, pihaknya mendesak agar lahan masyarakat yang telah dilepas dapat dikembalikan.
“Kalau memang tidak ada kejelasan, maka kembalikan lahan produktif milik warga. Mereka sudah berkorban dengan harapan adanya perubahan,” ujarnya.
Ia berharap, persoalan ini tidak terus berlarut tanpa kepastian. Menurutnya, kejelasan kebijakan dan komitmen dari pemerintah serta pengembang menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat tidak semakin hilang.
“Morotai tidak boleh terus dibiarkan tanpa arah. Masyarakat butuh kepastian, bukan sekadar janji,” pungkasnya.
Redaksi : Ramdani
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
