Ternate – Djong Nusantara News – Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah Indonesia Timur secara tegas melayangkan kecaman keras terhadap “Pemerintah Pusat” terkait “Buruknya Kondisi Ketahanan Energi” di wilayah Maluku sampai dengan Papua. Dalam pernyataan sikapnya, ISMEI menilai ketimpangan distribusi dan tingginya harga energi di wilayah timur Indonesia telah menjadi penghambat utama “Pertumbuhan Ekonomi Lokal” serta kesejahteraan masyarakat di pelosok daerah Indonesia Timur ada 8 Provinsi diantaranya.
Galang Agustira K. Halang, Koordinator ISMEI Wilayah XI Maluku-Papua menyatakan bahwa program "BBM Satu Harga" yang selama ini dibanggakan pemerintah pusat belum sepenuhnya menyentuh realitas di lapangan secara konsisten. Mereka menemukan fakta bahwa di beberapa kabupaten terpencil, stok energi seringkali mengalami kelangkaan yang menyebabkan harga di tingkat pengecer melambung hingga tiga kali lipat dari harga Nasional. Hal ini dianggap sebagai kegagalan sistem pengawasan distribusi yang seharusnya menjadi “Tanggung Jawab Penuh Negara”. Pungkasnya.
Selain masalah distribusi BBM, ISMEI juga menyoroti krisis kelistrikan yang masih menghantui banyak desa di 8 Provinsi mulai dari Maluku sampai dengan Papua. Meski kaya akan sumber daya alam, tingkat elektrifikasi yang stabil di wilayah ini dinilai masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah barat Indonesia. "Sangat ironis ketika wilayah yang menjadi lumbung energi Nasional justru mengalami pemadaman bergilir dan banyak warganya yang belum menikmati listrik secara layak," ujar Galang dalam pernyataannya tersebut.
Bahkan pada sektor industri kecil dan menengah (UMKM) di wilayah timur dilaporkan menjadi pihak yang paling terdampak oleh ketidakpastian energi ini. Biaya produksi yang membengkak akibat ketergantungan pada sumber energi alternatif yang mahal membuat produk lokal sulit bersaing di pasar nasional. “ISMEI menekankan bahwa tanpa ketahanan energi yang kuat, visi transformasi ekonomi di Indonesia Timur hanyalah Narasi Omong Kosong yang tidak memiliki dasar implementasi yang nyata”. Sambungnya.
Dalam tuntutannya, mahasiswa ekonomi yang tergabung dalam kekuatan besar yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indoensia (ISMEI) Wilayah Maluku-Papua mendesak Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia terkait untuk segera melakukan evaluasi total terhadap infrastruktur energi di wilayah timur. Kami meminta adanya transparansi dalam pengelolaan kuota energi daerah dan percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis potensi lokal, seperti tenaga surya dan hidro, agar ketergantungan terhadap energi fosil yang distribusinya rumit dapat segera diminimalisir.
ISMEI Indonesia Timur mengancam akan melakukan aksi konsolidasi besar-besaran di seluruh daerah di Wilayah Maluku sampai dengan Papua jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pemerintah pusat. Mereka menegaskan bahwa kedaulatan energi adalah hak setiap warga negara dan ketimpangan yang terjadi di wilayah timur tidak boleh lagi dipandang sebelah mata demi menjaga persatuan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945.
Redaksi : Dani
.jpg)