Direktur Eksekutif LEMI HMI Cabang Ternate, Jasmin M. Imam, S.M, (Foto: Istimewa).
Ternate - DjongNusantaraNews - (18/11/26) - Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) Cabang Ternate melayangkan kritik keras dan terbuka terhadap kepengurusan Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) LEMI Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Kepemimpinan di tingkat nasional tersebut dinilai sudah tidak aktif, kehilangan arah fungsional, bahkan berada dalam kondisi "Mati Suri" yang memprihatinkan.
Kritik tajam ini disampaikan langsung oleh Jasmin M. Imam, S.M, sebagai Direktur Eksekutif LEMI Cabang Ternate menyatakan evaluasi mendalam terhadap stagnasi total yang melanda roda organisasi di tingkat pusat. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan karena berdampak langsung pada kelumpuhan fungsi koordinasi kaderisasi ekonomi umat di berbagai wilayah.
Sorotan utama diarahkan pada masa pelantikan kepengurusan Bakornas LEMI PB HMI yang dinilai telah berjalan cukup lama tanpa pernah membuat program kerja nasional yang konkret dan berdampak luas. Sejak hari pertama dilantik hingga hari ini, eksistensi kepengurusan pusat seolah hilang ditelan bumi, tanpa ada jejak kontribusi nyata bagi cabang-cabang di daerah.
"Masa pelantikan Bakornas LEMI PB HMI sudah berlalu cukup lama, namun apa hasilnya? Nol besar. Yang kami lihat hari ini bukanlah sebuah lembaga penggerak ekonomi kader, melainkan sebuah badan nasional yang mati suri, tidak aktif, dan lumpuh total dari aktivitas perkaderan," tegas Direktur Eksekutif LEMI Cabang Ternate dalam keterangannya.
Ia menambahkan, sebagai institusi yang memikul tanggung jawab strategis di bidang kemandirian ekonomi umat dan pengkaderan fungsional HMI, Bakornas seharusnya menjadi motor penggerak utama. Namun, yang terjadi justru sebaliknya; pengurus pusat terkesan mati rasa terhadap dinamika dan kebutuhan riil kader LEMI di daerah-daerah yang haus akan arah kebijakan ekonomi.
Lebih lanjut, kemandekan total di tingkat pusat ini membawa dampak spesifik yang sangat merugikan bagi jalannya program-program ekonomi di tingkat cabang. Tanpa adanya petunjuk teknis, sinkronisasi kebijakan, serta suplai gagasan dari pusat, cabang-cabang "Kehilangan Kompas" dalam merancang program pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan kader yang berkelanjutan. Akibatnya, agenda strategis seperti pelatihan kemandirian bisnis, advokasi ekonomi kerakyatan, hingga penguatan jejaring perdagangan antar-cabang terhenti dan jalan di tempat karena ketiadaan payung koordinasi nasional.
Kondisi "Mati Suri" ini juga dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanah hasil musyawarah nasional. Pengurus Bakornas LEMI PB HMI dianggap gagal total menterjemahkan visi besar organisasi ke dalam kerja-kerja nyata, terjebak dalam rutinitas seremonial sesaat tanpa keberlanjutan pasca-pelantikan.
Oleh karena itu, LEMI HMI Cabang Ternate menuntut dilakukannya "Evaluasi Total" secara menyeluruh terhadap tubuh Bakornas LEMI PB HMI. Evaluasi ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka, melibatkan seluruh pimpinan cabang sebagai pemilik mandat sah, guna membedah akar permasalahan mandeknya kepengurusan saat ini.
Bila perlu, pimpinan pusat yang terbukti tidak aktif dan gagal menjalankan fungsi organisasinya harus berjiwa besar untuk mundur atau segera diambil tindakan konstitusional melalui mekanisme organisasi yang berlaku. LEMI Ternate menegaskan bahwa organisasi sebesar LEMI tidak boleh disandera oleh kepentingan atau kelengahan segelintir fungsionaris yang malas bekerja.
"Kami mendesak adanya pembenahan radikal dan penyegaran kepemimpinan di tingkat nasional. Jangan korbankan masa depan pengkaderan ekonomi HMI hanya karena ketidakbecusan pengurus pusat yang saat ini memegang kendali. Jika mereka sudah tidak sanggup aktif, lebih baik mundur secara terhormat demi kemaslahatan organisasi," pungkasnya.
Redaksi : Galang
